024 - 7460036 humas@live.undip.ac.id

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan untuk setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk memperoleh informasi publik. Selanjutnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

ATASAN PPID

Atasan PPID dijabat oleh Rektor Universitas Diponegoro, Prof.Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum. Beliau adalah Guru Besar bidang Hukum Acara Tata Usaha Negara pada Fakultas Hukum. Kembali dipercaya untuk menjadi Rektor Undip yang kedua kali untuk periode tahun 2019-2024. Sebelumnya adalah Dekan Fakultas Hukum periode tahun 2011-2015.

 

PPID UTAMA

PPID Utama dijabat oleh Plt.Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis, Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Ph.D.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID

FUNGSI PPID
  1. Pelaksanaan pelayanan informasi publik
  2. Penanggung jawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Universitas Diponegoro

 

URAIAN TUGAS PPID UTAMA

Uraian Tugas PPID Utama

  1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Universitas Diponegoro, meliputi :
    • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    • Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    • Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
  2. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap Fakultas, Unit dan Lembaga di Universitas Diponegoro dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Fakultas, Unit dan Lembaga sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
  3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaan Universitas Diponegoro yang dapat diakses oleh publik, baik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
  4. Mengkoordinasikan informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
  5. Mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami.
  6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dapat diakses atau dikecualikan.
  7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik
  8. Menghitamkan dan mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.
  9. Mengembangkan kompetensi PPID dan Petugas Informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
  10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik
  11. Mengkoordinasikan setiap Fakultas, Unit dan Lembaga di Universitas Diponegoro dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
  12. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

 

URAIAN TUGAS PPID UTAMA

Uraian Tugas PPID Pelaksana

  1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Fakultas, Unit, Lembaga dan menyerahkan kepada PPID Utama, yang meliputi :
    • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    • Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    • Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
  2. Menyerahkan data informasi publik yang dikuasai oleh setiap Fakultas, Unit, Lembaga dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan kepada PPID Utama.
  3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan bersama PPID Utama.
  4. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan di Fakultas, Unit, Lembaga beserta alasannya.

 

Penanganan Informasi Publik oleh Universitas Diponegoro akan ditangani oleh Perangkat Organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Universitas Diponegoro disebutkan penjelasan Perangkat terdiri dari siapa saja (jabatannya) yang terdiri dari PPID Utama, PPID Pelaksana dan Petugas Informasi. Tim ini bersinergi dengan Pusat Pengaduan Dan Pelayanan Informasi Undip yang juga sebagai PPID Pelaksana yang bertanggungjawab tentang alur keluar masuk Informasi Pulik. Secara rutin akan mempublikasikan segala informasi melalui website Undip. Informasi yang ada dapat diakses dan diunduh secara gratis dari website Undip. Mengenai informasi lain yang tidak tersedia, publik dapat memintanya dengan cara membuat permintaan secara tertulis ke Pusat Pengaduan dan Pelayanan Informasi Undip melalui surat yang dikirim langsung, faks maupun surat elektronik hingga untuk selanjutnya akan ada pemberitahuan mengenai biaya kecuali bila dikatakan lain.

Sedangkan dokumen atau informasi yang tersedia, terdapat di dalam kolom Informasi berdasarkan kategori-kategori dimana hal itu akan mempermudah publik untuk mengaksesnya. Selanjutnya untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, publik dapat mengklik dan memilih dokumen yang terlihat. Dimungkinkan, bahwa beberapa informasi belum tersedia, disebabkan oleh revisi atau pembaharuan data.

Catatan:

  • Kami dapat membebankan biaya jika permintaan melebihi 5 halaman kertas atau berupa media digital seperti CD/DVD atas informasi yang diminta.

Dokumen Terkait:

  • SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
  • Dilengkapi dengan lampiran SK PPID